Rakernas Kebendaharaan Muhammadiyah 2011

Melalui Rakernas ini diserukan agar warga Muhammadiyah memanfaatkan Perbankan Syariah sebagai tempat transaksi keuangan. Dan secara institusi, Muhammadiyah telah menjalin kerja sama dengan tujuh perbankan syariah di Indonesia, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalat Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

Rapat Kerja Nasional Kebendaharaan Muhammadiyah (Rakernas Kebendaharaan Muhammadiyah) berlangsung dari tanggal 22 s.d. 24 Desember 2011. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, MA. Kamis, 22 Desember 2011 pkl. 13.00 Wit.  di Auditorium Al Amien Universitas Muhammadiyah Makassar. Rakernas ini merupakan mandat PP Muhammadiyah yang pelaksanaannya di amanahkan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dinahkodai oleh Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag. sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Kebendaharaan Regional III yang meliputi 10 provinsi di Indonesia Timur yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Seluruh rangkain Kegiatan Rakernas ini dipusatkan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar.

Dalam kesempatan itu. Alwi Uddin mengatakan, bahwa alasan yang melatari adanya rekernas kebendaharaan Muhammadiyah ini adalah untuk menyempurnakan manajemen keuangan di organisasi ini, yang selama ini belum dianggap maksimal. Salah satu diantaranya adalah penyederhanaan pengelolaan keuangan Muhammadiyah yang selama ini masih menggunakan banyak bank, dan sekarang kita akan menggunakan tujuh bank syariah."

Rakernas yang bertema "Menggalang dan Mengoptimalkan Potensi Asset untuk Meneguhkan Kemandirian Muhammadiyah" ini dihadiri sekitar 198 peserta, baik dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia Timur maupun dari unsur Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pembantu Rektor II Bidang Keuangan Universitas Muhammadiyah, Wakil Ketua Bidang Keuangan Sekolah Tinggi Muhammadiyah, Asdir Bidang Keuangan Akademi Muhammadiyah, Bendahara Majelis Dikdasmen PWM dan PDM, dan Direktur Bidang Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah. Pelaksanaan Rakernas Kebendaharaan ini mengusung tiga (3) tujuan pokok, yaitu:  1) tersusunnya program kerja bidang kebendaharaan Muhammadiyah diseluruh level organisasi Persyarikatan dan AUM/AUMK, 2) Tersosialisasikannya taregt-target pencapaian program kebendaharaan ke seluruh jajaran persyarikatan dan pimpinan AUM/AUMK, 3) Terpenuhinya kebutuhan organisasi dalam merealisasikan program yang dihasilkan oleh Muktamar. 

Din Syamsuddin, saat membuka Rapat Kerja Nasional Kebendaharaan Muhammadiyah ini menyerukan agar seluruh warga Muhammadiyah memanfaatkan Perbankan Syariah sebagai tempat transaksi keuangan. Bahkan secara institusi, kata Din, Muhammadiyah telah menjalin kerja sama dengan tujuh perbankan syariah di Indonesia, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalat Syariah, dan Bank Danamon Syariah. Kerja sama tersebut, juga sekaligus menjadi awal dimulainya managemen baru dalam pengelolaan keuangan di seluruh struktur dan organisasi yang ada di tubuh Muhammadiyah. Pengelolaan keuangan Muhammadiyah akan sangat bermanfaat ke depan bila bermula dari sini, Muhammadiyah akan semakin mandiri dalam hal keuangan. Makanya, lanjut Din Syamsuddin, untuk mengenalkan kebijakan baru tersebut, semua bendahara struktural Muhammadiyah beserta organisasi dan amal usaha lainnya, hadir dalam acara ini. "Jika berhasil, maka ini akan mengembangkan perbankan syariah yang sekarang pertumbuhannya hanya 5 persen."

Lebih lanjut, Din Syamsuddin mengharapkan agar Bank Syariah bisa mendapat tempat di Indonesia yang memiliki jumlah muslim terbesar. Sistem syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga lebih relevan dengan umat Islam. "Ini juga akan menjadi contoh bagi ormas-ormas Islam lainnya dalam hal manajemen keuangan." Di internal Muhammadiyah uang yang beredar sekitar Rp15 triliun per tahun. Nominal tersebut belum jumlah maksimal, alias baru setengah. Jika terkumpul semuanya, maka jumlah dana yang dimiliki Muhammadiyah dalam setahun berada di kisaran Rp.30 triliun. Nilai ini juga belum termasuk iuran dari anggota Muhammadiyah. Jika iuran anggota efektif ditarik maka diperkirakan akan terkumpul sebanyak Rp 236 miliar. Selanjutnya, hasil tersebut akan diperuntukan PP sebesar 7%, Pimpinan Wilayah (PW) 10%, dan sisanya untuk Pimpinan Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah. "Iuran anggota ini ada sekitar Rp 14-15 miliar per tahun untuk PP. Jika lima tahun, maka akan terkumpul Rp75 miliar," beber Din Saymsuddin dalam acara pembukaan rakernas tersebut.

Din Syamsuddin merasa psimis melihat warga Muhammadiyah yang terkadang tidak menyadari kalau Muhammadiyah itu besar. Padahal Muhammadiyah di dunia telah dikenal sebagai organisasi Islam yang memiliki amal usaha terbesar. "Jika Organisasi lain hanya diikiat secara ideologi, berbeda dengan Muhammadiyah punya amal usaha yang semuanya adalah miliknya," katanya, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berapi-api. Oleh karena itu, sebagai organisasi Islam besar, Muhammadiyah harus menjadi kekuatan ekonomi besar. Muhammadiyah mutlak menjadi pendorong perubahan ekonomi. “Kenapa mereka yang menguasai ekonomi bisa menjadi besar, dan kenapa Muhammadiyah tidak bisa menjadi besar sementara Muhammadiyah menguasai ekonomi?.

Oleh karena itu, harapnya,  kerja sama dengan bank-bank syariah ini membawa efek positif. Kerja sama ini sekaligus mengintegrasikan keuangan Muhammadiyah. "Saya menyerukan seluruh jajaran organisasi Muhammadiyah dan anggotanya, agar bertransaksi di tujuh bank syariah yang telah ditunjuk,", meskipun populasi penduduk Indonesia di kawasan timur hanya 20 persen dari penduduk nasional, tetapi sumber daya alam Indonesia, 60 persen berasal dari kawasan ini (Kawasan Timur Indonesia).

Dalam Rakernas Kebendaharaan Muhammadiyah kali, beberapa pembicara utama, seperti dari Tim Asistensi Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadyah (PPM), Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf MA, yang menjelaskan bahwa perhimpunan iuran yang berasal dari anggota PPM sampai ranting, amal usaha Muhammadiyah, infaq simpatisan, dan mahasiswa, dan dana tersebut diperuntukan untuk setaip ranting yang telah memenuhi syarat seperti, kursus anggota berkala sekali sebulan, kursus umum, jamaah, gedung ranting yang serbaguna," ujarnya. Lebih jauh Yunan menuturkan bahwa dalam pengelolan dana tersebut wajib kerjasama bank, untuk mempermudah mobilisasi dana iuran anggota dan non anggota. Mutasi keuangan antar jaringan kelembagaan dapat dilakukan dengan mudah, terkendali dan optimal mendukung sistem pelaporan dan pengambilan keputusan di tingkat Pimpinan Pusat.

Sementara itu, Trisiladi Supriyanto yang berbicara tentang “Optimalisasi dan Perbankan” mengungkapkan, bahwa optimalisasi pengelolaan dana di Muhammadiyah adalah untuk mendapatkan informasi integritas keuangan dengan sistem pelaporan dana yang ada di giro, tabungan dan deposito serta kebutuhan pinjaman dana agar optimalisasi pengelolaan dana dapat dilakukan. Sedangkan, Soemaryono Raharjo  yang berbicara tentang “Perencanaan dan Kebijakan Investasi” mengungkapkan, bahwa optimalisasi pengelolaan dana di Muhammadiyah adalah untuk mendapatkan informasi integritas keuangan dengan sistem pelaporan dana yang ada di giro, tabungan dan deposito serta kebutuhan pinjaman dana agar optimalisasi pengelolaan dana dapat dilakukan. Soemaryono, menjelaskan perencanaan dan kebijakan investasi karena menyangkut beberapa variabel seperti, dana yang dugunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dipilih, pengambilan keuntungan, resiko investasi, diperlukan untuk menentukan suatu investasi layak atau tidak, agar dana di investasikan menjadi optimal dengan expectation retun sehingga mencapai tujuan organisasi,"beber Soemaryono Raharjo.

Tujuh bank mitra Muhammadiyah:

* Bank BTN Syariah
* Bank Muamalah
* Bank Danamon Syariah
* Bank BNI Syariah
* Bank BRI Syariah
* Bank Bukopin Syariah
* Bank Mandiri Syariah

Materi-Materi Rakernas Kebendaharaan Muhammadiyah 2011-Universitas Muhammadiyah Makassar dapat di download pada link berikut:

• Term Of Reference Rapat Kerja Nasional  Kebendaharaan Muhammadiyah Di Tiga Regional Pelaksanaan Jakarta, Yogyakarta Dan Makassar
  
• Integrasi Dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Muhammadiyah